Related Articles
Luhut Versus OTT KPK, Deretan Pengakuan Luhut Pandjaitan Tidak Sukai OTT dan Argumennya
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menkomarvines Luhut Binsar Panjaitan kembali lagi menyinggung masalah operasi tangkap tangan alias OTT KPK. Terkini, pihaknya minta Ke Daerah untuk menantang sistem pengungkapan kasus oleh KPK dengan OTT itu.
“Kita harus musuh OTT agar kita jadi negara bermartabat,” kata Luhut.
Kepala Sisi Kabar berita KPK Ali Fikri tidak tinggal diam langkah paling efektif pengungkapan kasus korupsi yang sudah dilakukan lembaganya dipandang mata sebelah oleh Luhut. Menurut Ali, daripada menantang OTT lebih bagus menghindariinya dengan tidak lakukan korupsi.
“Jadi jika hindari korupsi, ya, tidak selanjutnya dilaksanakan tangkap tangan, kan demikian,” tutur Ali di Jakarta.
Luhut Pandjaitan memanglah tidak suka dengan OTT. Dianya tercacat seringkali memberi komentar mengenai segi jelek langkah KPK menciduk tersangka pelaku langsung pada tempat. Berikut ringkasan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang suka menyenggol ihwal OTT KPK.
Luhut Versus OTT KPK
1. Luhut sebutkan OTT tidak membuat kapok
Luhut pernah menyebutkan OTT KPK tidak membuat orang kapok. Hal itulah berikannya pada 13 April 2021 lalu. Masalahnya walau instansi anti-korupsi terus-menerus lakukan pengusutan, angka korupsi di Indonesia tetap tinggi.
“Maaf jika saya berbicara terbuka. OTT juga buahnya tidak buat orang jadi jera. Tidak ,” kata Luhut.
Luhut mengatakan, usaha yang terbaik untuk tekan angka korupsi ialah penangkalan. Pihaknya akui teratur berbicara dengan pimpinan KPK untuk memperhitungkan kesempatan berlangsungnya perlakuan penyimpangan di beberapa project negara.
2. Luhut sebutkan OTT buruk sekali
Akhir tahun lalu, Luhut membuat gempar aktivis pembasmi korupsi. Pengakuannya dipandang polemis. Menko Marves ini menyebutkan OTT KPK memberi citra jelek untuk Indonesia. Ia menjelaskan OTT bukan usaha yang bagus untuk menantang korupsi.
“OTT itu tidak baik sebetulnya buat negeri ini. Buruk sekali, getho. Tetapi jika digitalize siapakah yang ingin menantang kita,” kata Luhut di Jakarta.
Hal tersebut Luhut berikan pada acara Penyeluncuran Tindakan Penangkalan Korupsi 2023-2024 di Jakarta. Luhut bicara masalah digitalisasi dan e-katalog untuk menggerakkan transparan bujet. Menurutnya, digitalisasi akan membuat sela korupsi makin tertutup.
“Jika sudah masuk. Itu uangnya di sana, telah berapakah ribu triliun, apa yang ingin dikorupsi kembali,” katanya.
3. Luhut sebutkan OTT tak perlu dilaksanakan
Luhut Pandjaitan menyinggung ihwal OTT KPK. Ia memandang OTT tak perlu dilaksanakan. Khususnya saat ekosistem digital sudah berjalan dengan baik. Misalkan, digitalisasi dalam penyediaan Bujet Penghasilan Berbelanja Negara atau APBN yang nilainya capai Rp 1.200 triliun lewat e-Katalog.
“Tahun ini 95 % (digitalisasi). Saya ucapkan, jika ekosistem baik, OTT tidak perlu di depan. Karena beberapa orang tidak dapat mengambil kembali,” tutur Luhut.
Hal tersebut Luhut berikan pada acara Ibadah Sukur Awalnya Tahun Kantor Pusat HKBP yang ditayangkan di Kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Ia memandang pemakaian e-Katalog sudah berpengaruh positif pada berbelanja pemerintahan. Menko Marves menghitungnya dari tiadanya penangkapan kepala daerah karena terlilit kasus penyimpangan Bujet Penghasilan Berbelanja Daerah (APBD).
“Kita saksikan 6 bulan akhir, ada tidak kepala daerah yang diamankan karena APBD? Tidak ada. Kita tidak sadar itu,” katanya.
4. Luhut mengajak Kepala Daerah musuh OTT
Baru saja ini Luhut kembali memberi komentar masalah OTT KPK. Pihaknya ajak Kepala Daerah untuk menantang OTT yang sudah dilakukan KPK. Ajakan itu Luhut berikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan FOROPIMDA Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor.
“Kita harus musuh OTT agar kita jadi negara bermartabat,” kata Luhut Pandjaitan.
Menurut dia, cara yang perlu dilakukan dengan pembaruan sistem intern dan service untuk warga jadi berbasiskan electronic hingga jadi negara yang efektif. Selanjutnya ialah tingkatkan pemantauan.
“Saya anggap kita tidak ingin negara kita didakwa negara yang tidak mempunyai ekosistem yang baik hingga terjadi korupsi di Indonesia,” katanya.
