Related Articles
DPR Meminta Pemerintahan Check Ulangi Ijin Meikarta yang Merugikan Banyak Customer
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andre Rosiade minta pemerintahan untuk memeriksa ulangi ijin dari megaproyek Meikarta yang diatur oleh anak usaha PT Lippo Grup.
“Kami ingin Pak Bahlil sebagai menteri yang mengurusi hal pemberian izin itu untuk memeriksa kembali masalah ijin-izin dari Meikarta,” ungkapkan Andre di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Hal tersebut dikatakan Andre sesudah dengar banyak keluh kesah yang dikatakan saat jadwal Rapat Dengar Opini (RDP) dengan Menteri Investasi atau Kepala Tubuh Koordinir Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Andre menjelaskan, banyak customer Meikarta akui dirugikan karena tidak juga mendapatkan unit apartemen yang dijanjikannya semenjak 2019.
“Serah-terima apartemen itu kembali diundur dengan bertahap sampai 2027. Faksi Meikarta juga ajukan permintaan penangguhan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) tanpa mengikutsertakan customer dan dimenangi hakim,” tutur Andre.
Tetapi, ia meneruskan, beberapa customer yang menuntut hak-hak mereka justru dituntut sejumlah Rp 56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Khusus (MSU) sebagai pengembang pembangunan apartemen Meikarta.
“Ini pasti bikin rugi customer. Bahkan juga, harus dipahami, customer yang lakukan demo pada Meikarta justru disampaikan kembali oleh Meikarta dan dituntut sejumlah Rp 56 miliar,” terang Andre.
Dia meneruskan, Komisi VI sebagai faksi yang berpartner dengan Menteri Investasi minta ada pengujian kembali berkaitan ijin dan validitas megaproyek Meikarta.
“Kami sebagai anggota DPR berkewajiban advokasi kebutuhan warga. Karena itu, sebagai partner, kami ingin Bapak Menteri memeriksa masalah hal pemberian izin, sudahkah komplet dan cukup secara validitas. Karena dari 2017, saat mereka pertama kalinya mulai, mereka datang dengan investasi China,” ucapnya.
Sebagai info, beberapa lalu, Komisi VI DPR juga sudah panggil management Meikarta untuk mengulas persoalan customer Meikarta, terhitung tuntutan perdata pada customernya. Tetapi, faksi Meikarta tidak datang tanpa memberikan info.
