Related Articles
Jokowi Kecewa Dituding Bila Ada Koalisi Tidak berhasil, Partai Demokrat: Tidak Perlu Takut, terkecuali Berasa Ikutan
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtiar, menyikapi pengakuan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang takut didakwa ikut serta saat ada partai yang tidak berhasil koalisi. Menurut Renanda, Istana tak perlu takut dituding bila memanglah tidak ikutan dalam menggerakkan atau melumpuhkan koalisi tertentu, atau capres dan cawapres tertentu.
“Tidak perlu Istana takut dituding, terkecuali memang Istana berasa coba ikutan dalam menggerakkan atau melumpuhkan koalisi atau capres-cawapres tertentu,” kata Renanda dalam penjelasannya.
Ia memperjelas jika koalisi murni masalah parpol, bukan Istana. Oleh karenanya, Renanda minta supaya partai politik dikasih kebebasan untuk pilih sendiri koalisinya atau jawara capres-cawapresnya pada Pemilu 2024.
Renanda menerangkan, Istana lebih bagus fokus membenahi ekonomi negara. Masalahnya katanya, banyak rakyat yang menjadi miskin dan lebih miskin karena pandemi, tetapi tidak dapat sembuh.
Dia ikut menyorot jumlahnya pengangguran semenjak pandemi yang belum memperoleh tugas sampai sekarang ini. Dia minta Jokowi belajar dari Susilo Bambang Yodhoyono alias SBY yang konsentrasi mengurusi nasib rakyat.
“Karena itu di zaman SBY kemiskinan dapat turun 5,7 % point sepanjang sepuluh tahun. Dan di zaman Jokowi ini baru sanggup turunkan 1,04 % point di lima tahun awal. Dan saat pandemi covid, justru naik kembali,” katanya.
Renanda menjelaskan tersisa waktu dua tahun ini harusnya dapat digunakan Jokowi dan cabinetnya untuk konsentrasi bekerja untuk rakyat, bukannya melestarikan kekuasaan. Ia memandang ada peluang ekonomi dapat lebih baik, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, walau tidak sanggup menyamakan prestasi SBY.
“Minimal, ada legacy positif yang ditinggal pemerintah ini di bagian ekonomi untuk pemerintah seterusnya yang betul-betul dirasa rakyat faedahnya,” kata Renanda.
Presiden Jokowi awalnya sampaikan kekecewaannya karena didakwa mengintervensi beberapa penyiapan berkaitan Pemilu Serempak 2024. Dimulai dari masalah partai yang tidak lolos, koalisi partai yang tidak berhasil, sampai figur yang gagal jadi capres.
“Masalah bisa lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024 itu kan sebenarnya masalahnya KPU,” kata Jokowi pada acara HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta.
Pertama, Jokowi kecewa saat ada pihak yang gagal lolos, lalu tunjuk-menunjuk Istana ikut serta. “Kemampuan besar ikut serta, kemampuan besar intervensi. Saya itu tidak tahu apapun permasalahan ini. Ini kan keseluruhan 100 % masalahnya KPU (Komisi Pemilihan Umum),” katanya.
Walau tidak mengatakan siapa, Jokowi mengkritik masalah frasa kemampuan besar yang digunakan dalam dakwaan itu atau sama seperti yang sempat digunakan oleh Ketua Majelis Partai Ummat Amien Rais.
Ke-2 , Jokowi takut jika kelak Istana kembali didakwa ikut serta saat ada partai yang tidak berhasil koalisi. “Walau sebenarnya kami itu tidak tahu koalisi antara partai, antara ketua partai yang bertemu, tetapi yang terenak itu mengkambinghitamkan mendakwa presiden, Istana, Jokowi, terenak itu, termudah dan terenak,” katanya.
Ke-3 , Jokowi cemas dakwaan seperti ini semakin berkembang saat kelak ada figur yang ingin maju sebagai capres, lalu mendakwa dianya mengintervensi karena tidak berhasil memperoleh partai pengusung. “Tuduh kembali presiden ikutan, istana ikutan, kemampuan besar ikutan, lah masalahnya apa dengan saya?” kata Jokowi.
Kepala negara lalu menanyakan apa dapat partai atau peserta Pemilihan presiden dihentikan secara mudah. “Kan tidak, partai itu beberapa orang pintar semua. Periode mudah sekali digitukan, kan tidak kemungkinan,” katanya.
Hingga, duduk di Istana dianggap Jokowi sangat menyusahkan karena selalu dipandang bertindak yang keliru. Beberapa pihak, katanya, memang termudah untuk mendakwa Istana.
“Bertanya saja ke Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno). Terkadang saya bertanya, pak kok ini ada semacam ini? beliau tidak tahu, tetapi yang berseliweran di luar semacam itu,” tutur Jokowi.
