Jawa Barat Awasi Angkutan Barang Sepanjang Liburan Nataru

Jawa Barat Awasi Angkutan Barang Sepanjang Liburan Nataru

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat A Koswara menjelaskan selama saat liburan natal dan tahun akan diterapkan limitasi operasional angkut barang. Limitasi dilaksanakan untuk tekan kemacetan arus kendaraan di liburan Nataru.

Limitasi operasional angkut barang dilaksanakan dalam dua masa. Pertama mulai 22-26 Desember 2022 untuk memperhitungkan puncak liburan Natal, selanjutnya tanggal 29 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023 untuk periode liburan tahun baru.

“Di tanggal itu kendaraan pengangkut barang dilarang bekerja start pukul 5 pagi sampai 10 malam,” kata Koswara, dalam info tercatatnya.

Koswara menjelaskan Dinas Perhubungan Jawa Barat akan mempersiapkan 283 posko sepanjang liburan Natal dan Tahun Baru. Posko itu di luar posko milik Polri/TNI dan lembaga lain.

“Itu menyebar di semua wilayah Jawa barat, khususnya di beberapa daerah riskan kemacetan, seperti pada daerah wisata,” kata Koswara.

Menurutnya konsentrasi pengamanan periode liburan Natal dan Tahun Baru di Jawa Barat akan dipisah dalam 7 cluster. Masing-masing digolongkan berdasar tujuan dan pelintasan mudik, terhitung didalamnya tempat wisata.

Tujuh cluster itu ialah kawasan Puncak, Dermaga Ratu, Lembang-Ciater, Ciwidey-Pangalengan, Garut, Kuningan, dan Pangandaran. Beberapa daerah itu bisa menjadi tempat yang terbanyak mendapatkan lawatan.

“Menyaksikan gerakan orang, karena itu wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Pangandaran jadi wilayah yang paling tinggi gerakan orangnya,” katanya.

Dia menjelaskan pendirian itu akan dipakai untuk bekerjasama dengan piranti daerah dan lembaga lain, salah satunya untuk memperhitungkan bencana alam yang dapat menghalangi arus jalan raya.

“Bila terjadi kemacetan, karena itu beberapa langkah yang sudah dilakukan diantaranya pemerlakukan satu arah, menerjunkan semakin banyak personel bekerja bersama dengan polisi,” kata Koswara.

About admin

Check Also

DPR Meminta Pemerintahan Check Ulangi Ijin Meikarta yang Merugikan Banyak Customer

DPR Meminta Pemerintahan Check Ulangi Ijin Meikarta yang Merugikan Banyak Customer Anggota Komisi VI Dewan …