Ganti Keputusan Anies, Heru Budi Naikkan Upah Tenaga Pakar Gubernur Jadi Rp29,05 Juta

Ganti Keputusan Anies, Heru Budi Naikkan Upah Tenaga Pakar Gubernur Jadi Rp29,05 Juta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengganti Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1214 Tahun 2019 mengenai Satuan Biaya Honorium Tenaga Pakar Non Karyawan Aparat Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani Anies Baswedan.

Berdasar Kepgub Nomor 1214 Tahun 2019 yang ditandatangani Anies Baswedan, tenaga pakar non-pegawai team penyusun sambutan, pidato, makalah, dan kertas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur itu dibayar Rp8,dua juta /bulan.

“Memutuskan satuan biaya honorium tenaga pakar non karyawan team penyusun sambutan, pidato, makalah dan kertas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sejumlah Rp 8,dua juta /bulan,” begitu bunyi Kepgub 1214 tahun 2019 point pertama itu,

Kepgub 1214 Tahun 2019 zaman Anies itu diganti Heru Budi dengan mengeluarkan Kepgub baru Nomor 1155 tahun 2022 mengenai Satuan Biaya Honorium Tenaga Non Karyawan Aparat Sipil Negara Pendukung Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur.

“Jika dalam rencana optimasi penerapan kegiatan gubernur/wagub karena itu dibutuhkan tenaga pendukung kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,” begitu bunyi Kepgub 1155 tahun 2022 itu.

Walau begitu, pada Kepgub 1155 tahun 2022 yang ditandatangani Heru Budi Hartono pada 28 November 2022 itu, ada ketidaksamaan pada tipe tenaga dan besaran satuan honorium yang diberi.

Upah Baru Tenaga Pakar Gubernur Jakarta

Heru memutuskan anggaran honorarium untuk tenaga riset peraturan gubernur/wagub sejumlah Rp19,65 juta /bulan.

Selanjutnya ada pula peruntukan upah untuk tenaga pendukung kegiatan gubernur/wagub sebesar Rp9,empat juta /bulan. Dengan keseluruhan keseluruhnya ialah Rp29,05 juta.

“Biaya untuk penerapan tugas tenaga non-pegawai ASN ditanggung pada Anggaran Penghasilan dan Berbelanja Daerah (APBD DKI) lewat document penerapan anggaran Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta,” bunyi keputusan Heru.

 

About admin

Check Also

DPR Meminta Pemerintahan Check Ulangi Ijin Meikarta yang Merugikan Banyak Customer

DPR Meminta Pemerintahan Check Ulangi Ijin Meikarta yang Merugikan Banyak Customer Anggota Komisi VI Dewan …