Related Articles
Beban Warga Makin Berat, DPR: Peningkatan Cukai Rokok Harus Imbang
Gagasan pemerintahan meningkatkan cukai rokok tahun depannya mendapatkan sorotan dari beragam faksi. Mereka minta pemerintahan menimbang beragam segi.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menjelaskan, pemerintahan harus betul-betul serius lakukan pengkajian saat sebelum putuskan meningkatkan kembali cukai rokok tahun depannya. “Tidak boleh karena hanya memburu sasaran penghasilan, nasib petani diacuhkan. Buat peraturan yang sebijak-bijaknya, apa lagi ingat rintangan ekonomi di depan akan makin berat pascapandemi Covid-19. Perlu jalan tengah. Dan itu tidak dapat cuma menimbang satu segi saja,” ucapnya.
Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI itu menjelaskan, khalayak sudah dikejuti dengan kejadian pembakaran truk memiliki muatan tembakau di Madura beberapa lalu. Anggota dewan dari Dapil Madura itu mengharap peristiwa itu tidaklah sampai terulang lagi, apa lagi sampai ada tindakan balasan dari wilayah lain.
Kejadian itu harus menjadi momen pemerintahan untuk mengatur industri tembakau secara detail dengan menimbang nasib beberapa aktor industri tembakau. “Terang-terangan kami benar-benar sedih dengan berlangsungnya kejadian itu.
Kami tangkap ada kegundahan yang kuat dari beberapa petani atas nasib dan masa datang mereka di depan. Khususnya, berkaitan beberapa peraturan atau gagasan peraturan yang sudah dan akan dibikin pemerintahan berkaitan pertembakauan,” kata pria yang dekat dipanggil Awiek ini.
Seirama, periset Pusat Riset Peraturan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Kampus Brawijaya Imanina Eka Dalilah menjelaskan, kesetimbangan jadi persyaratan saat sebelum betul-betul putuskan meningkatkan cukai salah satunya komoditi penyumbang penghasilan paling besar untuk APBN itu.
“Pemerintahan perlu putuskan peningkatan cukai rokok itu secara seimbang dengan lakukan rembug bersama dengan semua penopang kebutuhan,” ucapnya. Cuma dengan demikian, menurutnya, imbas ekonomi dan sosial atas peraturan peningkatan cukai nanti jadi dapat dikontrol. “Selalu harus dikenang, peraturan cukai ini bukanlah masalah penghasilan negara atau kesehatan semata-mata, banyak yang akan terimbas dalam peraturan cukai di Indonesia, dimulai dari tenaga kerja, industri, sampai pertanian,” jelasnya.
Berkenaan imbas ekonomi, lanjut ia, sudah pasti peningkatan cukai yang ditetapkan secara tidak seimbang akan mempunyai potensi besar menggerakkan angka inflasi di Indonesia jadi makin dalam. “Saya anggap semua sepakat, peningkatan BBM dan keadaan ekonomi global mempunyai potensi meningkatkan angka inflasi, karena itu harus ada usaha benar-benar meredamnya,” kata Imanina.
Bank Indonesia (BI) sudah meramalkan inflasi dapat menembus 6% pascakenaikan harga BBM. Peraturan meningkatkan cukai rokok, katanya, akan menambahkan berat beban inflasi yang dijamin warga. “Disini beberapa prinsip keberimbangan dibutuhkan, besaran angka kekuatan angka inflasi itu semestinya jadi pemikiran,” paparnya.
Imanina berasa perlu mengingati kembali pemerintahan masalah Industri Hasil Tembakau (IHT) yang mempunyai peranan vital dalam ekonomi Indonesia. Ini diperlihatkan dengan andilnya pada akseptasi negara yang capai 11% dari keseluruhan akseptasi pajak dan sanggup mempernyerap tenaga kerja sekitaran enam juta tenaga kerja.
IHT mempunyai keterikatan yang besar pada peresapan tenaga kerja di bidang yang lain, yakni sekitar 2,sembilan juta pedagang ketengan, 150.000 pekerja pabrik rokok, 60.000 pegawai pabrik, 1,enam juta petani cengkeh dan 2,tiga juta petani tembakau. “Peningkatan cukai rokok memang tidak terhindar karena banyak hal untuk keadaan sekarang ini. Selainnya buat memburu sasaran penghasilan negara, bersamaan usaha pemerintahan mengontrol konsumsi rokok di tengah-tengah warga,” katanya.
Tetapi, ia mengingati, peningkatan cukai yang bersambung pada naiknya harga rokok tidak langsung berimplikasi langsung pada berkurangnya kebiasaan perokok.
Hal tersebut bersamaan dengan hasil penelitian lembaganya beberapa lalu. “Imbas peningkatan harga rokok itu rupanya malah semakin besar pada kenaikan peredaran rokok ilegal dan pengurangan pabrik rokok, itu yang harus dipahami,” tutur Imanina.
Peredaran rokok ilegal dan pengurangan pabrik rokok, tambah ia, sebagai dekat sama imbas sosial bila cukai rokok dinaikkan di angka yang tidak imbang. Ia menyentuh kejadian pembakaran tembakau di Pamekasan, Madura, beberapa lalu. Menurut Imanina, kejadian itu tidak perlu terjadi jika tembakau di Indonesia sanggup teresap secara baik oleh produsen rokok. “Tidaklah aneh bila pada akhirannya petani tembakau di Madura berusaha membuat perlindungan hasil pertanian mereka, beberapa hal ini perlu menjadi perhatian pemerintahan,” pungkasnya.
