Related Articles
Sri Mulyani Gunakan Instrument Ini Tolong Bereskan Kasus Kekerasan pada Wanita
Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan jika Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara Indonesia (APBN) akan turut datang menolong pengatasan kasus kekerasan pada wanita.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani sesudah mendatangi tatap muka dengan Komnas Wanita
“Desas-desus kekerasan pada wanita harus diatasi dan diakhiri!,” catat Sri Mulyani lewat upload di account Instagramnya @smindrawati,
“Saya memerhatikan keterangan saat berjumpa dengan @komnasperempuan Rabu siang (11/1) jika jumlah aduan kasus kekerasan pada wanita yang capai 3.600 kasus sejauh 2022,” lanjut Menkeu.
Sri Mulyani mengutarakan, ada bermacam wujud kekerasan pada wanita, di mana sebagian besar sebagai kasus KDRT. Di beberapa daerah, kelihatan pengatasan saat bencana tidak memerhatikan gender.
Disamping itu, wanita pekerja tidak resmi seperti PRT dan pekerja rumahan belum mendapatkan pelindungan. Adapun ketimpangan pendapatan di antara pekerja lelaki dan wanita.
Menkeu menyebutkan, jumlahnya kasus kekerasan seksual pada tempat kerja, satu diantaranya yang berbasiskan gender online.
“Ini pasti benar-benar memprihatinkan dan #APBNKita harus datang memberi perhatian khusus untuk memberikan dukungan penangan dan penangkalan pada kekerasan ini,” terangnya.
Sri Mulyani meneruskan, dia memberikan dukungan ide supaya instrument APBN #UangKita lewat program LPDP bisa menampung keperluan akan tenaga konseling dari rumor kekerasan.
“Begitupun pembaruan fasilitas seperti call-center untuk aduan dan pengatasan korban kekerasan dan fasilitas perkantoran yang lain,” tambahnya.
Kementerian Keuangan sendiri sudah mengeluarkan Surat Selebaran berkenaan zona bebas kekerasan dan penghinaan di lingkungan kerja.
“Saya berharap ide sama dikerjakan dengan baik di lembaga pemerintahan atau swasta,” tutur Sri Mulyani.
“Dari tatap muka ini saya belajar jika bertambahnya jumlah aduan kasus ini mengisyaratkan wanita sekarang makin mempunyai kesadaran dan keberanian dalam mengutarakan kasus kekerasan yang dirasakan,” ucapnya.
“Silahkan bersama kita berusaha menantang dan hentikan kekerasan pada wanita!,” tutup Sri Mulyani.
Instansi Dunia Sangsi Minus APBN di Bawah 3 %, Sri Mulyani Tidak Mengambil Pusing
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan, salah satunya instansi peringkat dunia pernah menyebutkan Indonesia akan susah mengontrol minus APBN.
Ini susul peraturan pemerintahan memperlebar defist Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara (APBN) di atas 3 % karena pandemi Covid-19 sepanjang tiga tahun semenjak 2020-2022.
“Saya ditanyakan sama peringkat agen. ‘Sri Mulyani kamu percaya tidak tiga tahun dapat turun di bawah 3 %? Apa ini akan balik zaman seperti latin Amerika, once you perasaan, nikmatnya minus di atas 3 persen’,” narasi Sri Mulyani saat memberikan sepatah kata pada acara CEO Banking Forum di Jakarta, Senin (9/1).
Ia meneruskan, instansi peringkat dunia itu memandang Indonesia akan keterikatan dalam mengontrol keuangan. Hingga kesusahan untuk kembali jaga fiskalnya dengan minus di bawah 3 %, saat tiga tahun berakhir.
“So you perasaan addicted minus. Kembalikan ke sebuah disiplin, itu semua agen peringkat itu spektikal. Jika determinasi ini kemungkinan ekonomi tidak kuat buat kamu ketatkan kembali,” ungkapkan Sri Mulyani mengulang-ulang pengakuan instansi peringkat itu.
Walau demikian, Sri Mulyani tidak memusingkan. Performa keuangan negara pada tahun 2022 menunjukkan kekuatiran instansi peringkat itu tidak berlaku untuk Indonesia.
Selama setahun 2022, minus APBN ditutup 2,38 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp464,3 triliun. Angka ini jauh dari gagasan pemerintahan yang sasaran defisitnya 4,5 % atau Rp868triliun.
“2022 ini barusan kita tutup minus kita di 2,36 %, lebih kecil (dari 3 persen),” kata Sri Mulyani.
Minus APBN 2022 Hanya 2,83 % atau Sebesar Rp 464,3 Triliunv
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menguraikan keadaan Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara (APBN) diakhir 2022. Salah satunya tanda yang pantas dapat acungan jempol ialah minus APBN 2022 yang cuma 2,83 %.
Sudah diketahui, di beberapa tahun awalnya minus APBN dibolehkan di atas 3 % karena keadaan bujet negara alami penekanan karena pandemi Covid-19. Tahun 2022 ialah tahun akhir minus APBN dibolehkan di atas 3 %.
Sri Mulyani menerangkan, aktualisasi minus sementara atau saat sebelum diaudit BPK APBN 2022 cuma Rp 464,3 triliun atau 2,83 %. Angka ini jauh dari gagasan minus APBN sejumlah Rp 840 triliun atau 4,5 % dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Minus 2020 ditutup dengan Rp 464,3 triliun, lebih rendah atau nyaris separuhnya sendiri. Ini memperlihatkan koalisi pajak yang benar-benar hebat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi jurnalis APBN KiTa, Jakarta,
Sejauh 2022 pemerintahan kantongi penghasilan sejumlah Rp 2.626,4 triliun, atau melewati sasaran sampai 115,9 % dari batas yang dibujetkan. Penghasilan itu mengambil sumber dari akseptasi pajak, Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana hibah.
Keseluruhan penghasilan yang dihimpun dari akseptasi pajak sejumlah Rp 2.034,5 triliun. Terbagi dalam akseptasi pajak sejumlah Rp1.716,8 triliun dan kepabeanan dan cukai sejumlah Rp317,8 triliun.
Dari pos akseptasi PNBP pemerintahan kumpulkan penghasilan sejumlah Rp88,3 triliun. Dan dari pos dana hibah terkumpul Rp3,5 triliun.
