Fenomenal, Jokowi Tentukan Gaji Kepala Otorita IKN Rp 172,7 Juta per Bulan

Fenomenal, Jokowi Tentukan Gaji Kepala Otorita IKN Rp 172,7 Juta per Bulan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan gaji Kepala Otorita IKN capai Rp172,tujuh juta /bulan, dan sokongannya.

Hal itu tercantum pada Perpres No 13 Tahun 2023 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Yang lain untuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres itu ditandatangani pada 30 Januari 2023 oleh Jokowi.

Dalam Perpres itu, pendapatan Kepala Otorita IKN capai Rp172 juta /bulan. Dan, Wakil Kepala Otorita IKN terima hak keuangan sejumlah Rp155 juta /bulan.

Hak keuangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN itu mencakup gaji dasar, sokongan menempel (sokongan keluarga dan sokongan beras), sokongan jabatan, dan sokongan performa. Mereka memperoleh fasilitas lain berbentuk dana operasional.

“Pemberian hak keuangan dan fasilitas yang lain Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengambil sumber dari Anggaran Penghasilan dan Berbelanja Negara,” bunyi Pasal 8 Perpres 13 Tahun 2023.

Perincian hak keuangan Kepala Otorita IKN terdiri dari gaji dasar sejumlah Rp5.040.000, sokongan menempel sejumlah Rp648.840, sokongan jabatan sejumlah Rp13.608.000, dan sokongan performa sejumlah Rp153.422.000. Hingga, keseluruhannya capai Rp172.718.840 /bulan.

Kepala Otorita IKN terima dana operasional sejumlah Rp178.000.000. Dana Operasional diberi dengan ketetapan sejumlah 80 % secara lumsum dan sejumlah 20 % untuk support operasional yang lain.

Dan, perincian hak keuangan Wakil Kepala Otorita IKN terdiri dari gaji dasar sejumlah Rp4.899.300, sokongan menempel sejumlah Rp634.770, sokongan jabatan sejumlah Rp11.566.800, dan sokongan performa Rp138.079.800.00. Hingga, keseluruhannya sejumlah Rp155.180.670.

Wakil Kepala IKN

Wakil Kepala Otorita IKN terima dana operasional sejumlah Rp145.000.000. Dana itu diberi dengan ketetapan sejumlah 80 % secara lumsum dan sejumlah 20 % untuk support operasional yang lain.

Sebagai info, Kepala Otorita IKN sekarang ini dijabat oleh Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN dijabat oleh Dhony Rahajoe.

Dana OperasionalWakil Kepala Otorita IKN terima dana operasional sejumlah Rp 145.000.000. Dana itu diberi dengan ketetapan sejumlah 80 % secara lumsum dan sejumlah 20 % untuk support operasional yang lain.

Sebagai info, Kepala Otorita IKN sekarang ini dijabat oleh Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN dijabat oleh Dhony Rahajoe.

IKN Dipindahkan, Siaga Migrasi Besar ke Kalimantan

Hasil Long Form Sensus Warga 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan migrasi sepanjang umur yang masuk Kalimantan, Sulawesi dan pulau yang lain bertambah 3x lipat dalam 5 dasawarsa paling akhir. Hasil sensus ini dapat menjadi deskripsi IKN Nusantara di depan.

Deputi Sektor Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menjelaskan kenaikan migrasi ke pulau selainnya Jawa muncul karena ada sektor industri yang berkembang. Misalnya di Kalimantan ada sektor pertambangan atau perkebunan yang berkembang di luar Jawa.

“Di Kalimantan ini kan pertama ada perkebunan, pertambangan banyak juga di situ,” kata Ateng saat dijumpai di Menara Danareksa, Jakarta Pusat,

Ateng menyebutkan karena ada perpindahan IKN ke Kalimantan, trend migrasi ke Pulau Borneo ini akan bertambah. Ia menganalogikan migrasi warga semestinya gula yang dicari semut.

“Di depan IKN diarahan ke situ, jadi automatis di satu wilayah itu ada gula, kelak mereka akan berada di sana, migrasi ke situ,” katanya.

Ia memberikan contoh migrasi warga yang terjadi di Batam. Saat Batam jadi kawasan otorita, angkatan muda bersama-sama berpindah ke situ.

“Saat ada otorita di situ, banyak anak muda yang bekerja di situ terus bekerja di industrinya,” katanya.

Banyak Membuka Lapangan Kerja

Ateng memandang jika peraturan di IKN Nusantara dapat membuat wilayah, maka terbentuk magnet untuk mempernyerap tenaga kerja. Hingga migrasi ke IKN akan alami kenaikan.

“Semoga nantinya semacam itu, karena automatis mnejadi daya magnet orang untuk ke arah sana,” katanya.

Apa lagi perpindahan ibukota ke Nusantara bukan hanya mengalihkan administratif saja. Tetapi mempunyai potensi untuk buka perekonomian dari beragam sektor seperti pariwisata. “IKN itu kan tidak cuma ibu kotanya saja tetapi pariwisata dan sebagainya,” katanya.

Dalam pada itu, migrasi ke pulau Jawa yang selama ini masih memimpin diprediksi akan melamban. Perkembangannya akan melamban, terlebih bila dibanding dengan migrasi ke IKN Nusantara.

“Migrasi ke jawa melamban, maknanya jika dibanding ke kalimantan ini akan melamban,” katanya.

 

About admin

Check Also

DPR Meminta Pemerintahan Check Ulangi Ijin Meikarta yang Merugikan Banyak Customer

DPR Meminta Pemerintahan Check Ulangi Ijin Meikarta yang Merugikan Banyak Customer Anggota Komisi VI Dewan …