Deretan Jurus OJK Aplikasikan Tata Urus Terus-menerus di Industri Jasa Keuangan

Deretan Jurus OJK Aplikasikan Tata Urus Terus-menerus di Industri Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggerakkan implementasi tata urus (governance) perusahaan yang memberikan dukungan pembangunan terus-menerus pada Industri Jasa Keuangan sesuai arah Pemerintahan.

“Dalam hubungannya dengan rumor terus-menerus, peranan governance untuk coba tangkap kesempatan yang ada dan untuk menghindar resiko yang berpengaruh negatif pada pembangunan terus-menerus,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam Konferensi XIV Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Seminar Internasional dengan topik Taktikc Role of Accountancy Profession to Maintain Kepercayaan and Integrity in the Zaman of Sustainability di Jakarta.

Dalam pemaparannya, Sophia Wattimena menjelaskan implikasi governance terus-menerus di Indonesia ialah tanggung-jawab bersama, dan tidak dapat dilaksanakana sendirian.

Hingga perlu usaha keras dan kerjasama dari semua pihak, baik industri, profesi, dan regulator agar bisa capai ekosistem industri dan laporan keuangan yang sehat dan terus-menerus, terutamanya di sektor jasa keuangan.

Untuk capai arah itu, menurut dia OJK sudah lakukan beberapa usaha dalam implementasi keuangan terus-menerus di Indonesia diawali dengan mengeluarkan Roadmap Keuangan Terus-menerus Tahapan 1 untuk tahun 2015-2019, meningkatkan Sustainable Finance Information Hub dan Pilot Proyek Bali Center for Sustainable Finance dengan Universitas Udayana di tahun 2016, mengeluarkan ketentuan berkaitan Implikasi Sustainable Finance (POJK 51/2017) dan Green Bond (POJK 60/2017), penerbitan Roadmap Keuangan Terus-menerus Tahapan II tahun 2021-2025, sampai penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia yang hendak terus ditingkatkan.

Task Force Keuangan Terus-menerus
OJK sudah membuat Task Force Keuangan Terus-menerus yang dengan anggota 47 Lembaga Jasa Keuangan menjadi forum kerja-sama dan koordinasi dengan industri dalam memberi respon perubahan rumor keuangan terus-menerus di forum nasional, regional dan global.

Beberapa ide vital yang ditangani task force itu diantaranya menyiapkan pembangunan bursa karbon, meningkatkan mekanisme laporan IJK untuk pendanaan hijau (green financing), meningkatkan rangka management resiko untuk IJK dan dasar pemantauan berbasiskan resiko untuk pengawas, meningkatkan pola pendanaan dan tingkatkan awareness dan capacity building untuk semua penopang kebutuhan.

Berkaitan dengan Laporan Terus-menerus (Sustainability Reporting), OJK sudah keluarkan SEOJK 16/2021 mengenai Wujud dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Khalayak yang atur penyuguhan Laporan Kebersinambungan sebagai sisi dari Laporan Tahunan.

Akan tetapi, pengungkapan info dalam Laporan Kebersinambungan bisa diperlebar sama sesuai keperluan, terhitung dengan merujuk pada standard internasional.

Inflasi Mulai Teratasi, OJK: Tetapi Tidak boleh Terlampau Senang
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara menjelaskan inflasi telah kelihatan mulai ada pertanda pengurangan meskipun belum berarti. Tetapi ia mengingati untuk tidak boleh terlampau bersenang lebih dulu.

“Inflasinya itu telah ada mulai pertanda turun, belum berarti sehingga kita tidak boleh terlampau senang dahulu tetapi mulai ada pertanda moderating,” tutur Mirza pada acara Usaha Indonesia Business Challenges 2023.

Menurut Mirza peluang suku bunga pada tahun 2023 mulai akan turun. “Bulan Mei akan naik masih tetap awal bulan Juni atau September atau bulan November suku bunga Amerika pada tahun 2023 peluang mulai turun,” terangnya.

“Jadi disatu segi kita masih hadapi peningkatan suku bunga tapi bila inflasinya teratasi,” sambungnya.

Sambungnya, pasti inflasi teratasi itu ada factor yang paling tidak diprediksi yakni factor Rusia dan Ukraina. Jika perangnya berasa karena itu harga komoditi akan terus turun secara bertahan. Karena itu penekanan inflasi mulai akan turun hingga tidak perlu menaikan suku bunga semakin tinggi.

“Maknanya dapat saj sesudah suku bunga naik jadi 5 % atau 5,25 % untuk Fed fund rate selanjutnya di tahun akhir 2023 bisa terjadi mulai ada pengurangan suku bunga,” terangnya.

Jika Amerika Serikat terus menaikan suku bunga karena itu, kemungkinan indonesia akan harus menaikan suku bunga untuk menjaga kestabilan rupiah. Maka dari itu ada resiko pada debitur-debitur yang hadapi floating rate, misalkan berkaitan KPR.

“Negara seperti Indonesia karena itu sekitaran 60 % dari KPR di Indonesia itu floating rate jadi tentu bunga kpr akan bertambah. oleh karena itu ke debitur atau ke perbankan harus juga memantau berkaitan daya membeli dari debitur daya membeli warga dan daya bayar,” tutup ia.

BI Ramal Inflasi Indonesia Optimal 3,5 % di 2024
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi akan turun ke tingkat 1,5 % sampai 3,5 % di tahun 2024, sesudah peluang ada dalam range 2 % sampai 4 % pada 2023.

Adapun sekarang ini inflasi Indonesia ada pada tingkat 5,42 % per November 2022 dibandingkan masa sama tahun kemarin (year-on-year/yoy).

“Prediksi ini disokong oleh ada kolaborasi kuat di antara pemerintahan dengan bank sentral,” tutur Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Jakarta 2023 yang diawasi secara online di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan kolaborasi menahan inflasi didorong oleh subsidi energi oleh pemerintahan, peningkatan suku bunga BI yang terarah, beberapa langkah stabilisasi rupiah oleh BI, dan kuatnya Tim Pengaturan Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), terhitung Pergerakan Nasional Pengaturan Inflasi Pangan (GNPIP).

Kolaborasi, koordinasi, dan kerja-sama, lanjut Perry Warjiyo, jadi kunci Indonesia sejauh ini dapat terbebas dari krisis, terutamanya saat pandemi COVID-19 menerpa dan akan memberikan dukungan kebersinambungan proses perbaikan perekonomian nasional.

Dengan kolaborasi yang ada, Gubernur BI itu optimis proses perbaikan perekonomian domestik terus akan lebih baik di tengah-tengah pergolakan global.

Bank Indonesia memprediksi kemajuan ekonomi Indonesia di tahun 2023 akan lumayan baik, sekitaran 4,5 % (yoy) sampai 5,3 % (yoy) dan akan bertambah semakin tinggi jadi 4,7 % (yoy) sampai 5,5 % (yoy) pada 2024.

“Selainnya ekspor, peningkatan konsumsi dan investasi bisa menjadi daya bantu perbaikan perekonomian nasional, dan disokong oleh program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, masuknya penanaman modal asing, dan mengembangnya pariwisata,” sebut Perry Warjiyo.

About admin

Check Also

DPR Meminta Pemerintahan Check Ulangi Ijin Meikarta yang Merugikan Banyak Customer

DPR Meminta Pemerintahan Check Ulangi Ijin Meikarta yang Merugikan Banyak Customer Anggota Komisi VI Dewan …